Menilik Perubahan Pasal-Pasal UU Film di Omnibus Law

Mungkin masih banyak dari Anda yang belum mengenal apa itu Undang-Undang Cipta Kerja atau yang biasa disebut dengan Omnibus Law. Ini merupakan hukum tentang perfilman atau juga dikenal sebagai UU Film. s

Beberapa pasal di Undang-Undang tersebut telah dirubah seperti pada UU lain yang ada di OL. Fokus perubahan tersebut terutama berkaitan dengan poin perizinan usaha.

Jika dilihat, sudah ada 4 pasal yang dirubah dan ada 1 pasal yang dihilangkan dari daftar. Sebagai informasi, keempat pasal tersebut adalah 14, 17, 22, dan 78. Sedangkan yang dihapus adalah nomor 79. Alih-alih sepenuhnya dihilangkan, itu digabung pada pasal sebelumnya yaitu 78.

Untuk melihat lebih jelas mengenai perubahan yang dilakukan, Anda bisa melihat draf lengkap dari sumber lain nanti. Satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah seputar keabsahannya karena masih simpang siur di antara masyarakat.

1. Tanggapa Badan Legislasi Seputra Draf UU Omnibus Law

Gelombang protes yang timbul di masyarakat muncul sebagai wujud tanggapan terhadap draf tadi. Menurut Achmad Baidowi selaku Wakil Ketua Baleg DPR RI, draf yang menimbulkan keresahan tersebut bukanlah naskah aslinya.

Jika dilihat pada UU Film, Anda akan menemukan seputar perizinan usaha. Ini diatur di Pasal 14 dan memiliki sembilan ayat. Berdasarkan perubahan terakhir, pasal tersebut disederhanakan menjadi tiga ayat saja di UU OL. Peraturan Pemerintah akan mengatur keterangan lebih lanjut tentang ini.

Berdasarkan Pasal 8 UU Film, usaha perfilman didefinisikan sebagai sebuah kegiatan jasa teknik, pembuatan, penjualan, pertunjukan, pengedaran, pengarsipan, impor, dan ekspor film. Kabar baiknya, tidak ada perubahan apa pun di pasar tersebut.

Jika Anda lihat dan pelajari pasal 14 di Omnibus Law, ini berisi seputar penegasan bahwa semua usaha perfilman haruslah mengantongi izin dari pemerintah pusat. Sebelumnya, mereka yang terlibat di kegiatan tersebut hanya butuh registrasi atau pendaftaran ke Menteri. Mereka hanya perlu memiliki izin jika menyelenggarakan penyewaan dan penjualan film.

2. Mengenal Aturan Perfilman

Beberapa dari Anda mungkin belum begitu familiar dengan aturan s7slot.com di dunia perfilman. Setidaknya, mari kita bahas sebentar di sini. Sudah menjadi aturan umum bahwa semua yang ditunjukkan ke khalayak umum wajib dimediasi oleh LSF atau Lembaga Sensor Film terlebih dahulu.

Jika memang tidak lolos sensor, maka karya tersebut akan dikembalikan kepada sang pemilik. Setelah direvisis dan perbaikan, karya tersebut boleh diajukan kembali untuk diteliti oleh lembaga terkait.

Secara singkat, semua film yang diajukan harus terhindar dari beberapa unsur seperti:

  • Pornografi
  • Provokasi golongan, ras, kelompok, dan lain sebagainya
  • Penistaan agama
  • Memotivasi masyarakat untuk memberontak
  • Merendahkan martabat

Revisi terhadap UU Penyiaran telah dimasukkan oleh DPR. Bobby Rizaldi selaku anggota Komisi I mengatakan bahwa UU tersebut akan memberi ketegasan kepada konten streaming. Ini termasuk YouTube, Netflix, dan lain sebagainya.

Dengan adanya regulasi, ini diharapkan bisa membanti proses komersialisasi dan pengawasan layanan VoD atau Video on Demand. Pihak DPR yang terkait dengan bodang informatika dan komunikasi mengundang beberapa ahli guna membahas seputar layanan streaming video dan film.

Mereka membentuk panitia dan membuat daftar inventarisasi masalah atau biasa disebut DIM.

3. Omnibus Law Sebagai Acuan

Perfilman sendiri dijelaskan sebagai semua hal yang terkait dengan film. Ini bisa didefinisikan sebagai sebuah karya seni budaya. Ini juga merupakan pranatta media massa dan sosial yang diciptakan sesuai dengan kaidah sinematografi. Proses pembuatan bisa dilakukan baik dengan atau tanpa suara. Tentu saja, ada pedoman dan aturan yang dijadikan acuan untuk itu, khususnya Omnibus Law.