Tiga Serikat Buruh Mendadak dicatut Tim Pengkajian Omnibus Law

Tiga serikat buruh menyatakan bahwa nama organisasinya dicatut dalam tim pengkajian rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja toto togel. Pengakuan tersebut bermula dari pernyataan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea dalam mediasi yang berlangsung dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (12/2) kemarin.

KASBI Tolak Pencatutan Nama dalam Tim

Setelah pengakuan tersebut, dua serikat buruh lainnya kemudian mengungkapkan hal yang sama. Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos berkata bahwa namanya dicatut dalam Surat Keputusan Menko Perekonomian Nomor 121 Tahun 2020. “Meski dalam SK itu terdapat penyebutan Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia, kami pastikan atau pun klaim secara sepihak pada organisasi Konfederasi KASBI seolah-olah terlibat dalam prosesnya,” ungkap Nining dikutip dari CNN Indonesia lewat keterangan tertulis pada hari Kamis (13/2).

Nining juga mengatakan bahwa beberapa kali ia diundang Kementerian Koordinator Perekonomian untuk membahas RUU itu. Akan tetapi, KASBI, selalu menolak karena mereka menilai bahwa tak ada itikad baik dari pemerintah sejak awal. Ia juga menegaskan KASBI menolak pencantuman nama dalam tim itu. KASBI juga menolak terlibat karena menurut mereka tim tersebut tak demokratis dan dipasksakan kesannya.

“Hari ini ada kegiatan yang dilakukan oleh pihak pemerintah di Hotel Puri Denpasar. Kami bakal menyampaikan sikap tegas kami. Setelah itu kami walk out,” ucapnya lagi.

KSPI

Serikat buruh yang lainnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pun mengatakan tiba-tiba nama mereka dimasukkan ke tim itu. Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar S. Cahyono, mengatakan bahwa pihaknya baru mendapatkan informasi pada hari Selasa (11/2) kemarin.

KSPI pasalnya menolak terlibat dalam tim itu. Tidak Cuma karena pencatutan itu, KSPI pun menilai ada kejanggalan elemen buruh mengapa tiba-tiba saja dilibatkan setelah draf omnibus law sudah selesai.

“Hal ini justru membuat KSPI curiga, jangan-jangan tim yang dibentuk sekedar formalitas saja. Seolah-olah kaum buruh sudah dilibatkan dan juga diajak bicara, tanpa ada perubahan yang berarti,” kata Kahar masih dikutip dari CNN Indonesia.

Walau melakukan penolakan, KSPI tetap saja akan mengawasi langkah pemerintah dalam menyusun Omnibus Law. Mereka juga bakal menyiapkan perlawanan apabila beleid itu dipaksakan. Sebelum, Andi Gani Nena Wea, Presiden KSPSI, mengaku bahwa dirinya tiba-tiba saja masuk tim pengkaji rancangan Undang-Undangan (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Hal tersebut pun ia ungkapkan ketika ia mewakili buruh dalam mediasi dengan pihak Komisi IX DPR RI.

“Tiba-tiba saja kemarin sore keluarlah SK Menko Perekonomian. Tiba-tiba saja menjelang kami demo, dan melihat dalam SK tersebut saya masuk dalam tim pengkajian dan berkomunikasi,” ungkapnya dalam mediasi yang dilakukan di Kompleks Parlemen, Jakarta, hari Rabu (12/2)/.

Dimasukkan Dadakan

Gani menambahkan, ia baru tahu masuk tim itu setelah melihat Surat keputusan (SK) yang mana diteken Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato. Surat tersebut, katanya, dikeluarkan setelah pihaknya menyatakan bakal menggelar aksi unjuk rasa terkait dengan Omnibus Law. Ia sendiri mengaku belum mengambil sikap pada penunjukkannya yang terkesan mendadak itu. Ia akan membahasnya bersama dengan serikat buruh yang lainnya lebih dulu. Ia juga menjelaskan bahwa sejak awal, KSPSI sudah diajak bicara oleh Presiden Jokowi terkait dengan Omnibus Law. Ia juga mengatakan pada awalnya menudukung RUU itu, asalkan melibatkan elemen buruh guna menghindari kecurigaan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *